BPD

KETUAWAKIL KETUASEKRETARIS

NAMA  : DWI UTOMO

DESA     : PANGGUNGROYOM

KECAMATAN : WEDARIJAKSA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN PANGGUNGROYOM 01

SMP : SMPN 01 WEDARIJAKSA

SMA : SMKN 02 PATI

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS TERBUKA

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : RITO SASMOYO

DESA     : PANGGUNGROYOM

KECAMATAN : WEDARIJAKSA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 01 PANGGUNGROYOM

SMP : SMPN 01 WEDARIJAKSA

SMA : SMKN 02 PATI

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

NAMA  : SURYANINGSIH

DESA     : PANGGUNGROYOM

KECAMATAN : WEDARIJAKSA

KABUPATEN : PATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 01 TENDAS

SMP : SMP BOPKRI TAYU

SMA : SMKN 03 PATI

PERGURUAN TINGGI : NIHIL

MOTT0
NIHIL “

Peraturan Dan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

(1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:

  1. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  2. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  3. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
  4. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan 5. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

  1. pelaksanaan jam musyawarah;
  2. tempat musyawarah;
  3. jenis musyawarah; dan
  4. daftar hadir anggota Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

  1. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  2. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
  3. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  4. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu.

(4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

  1. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  2. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
  3. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
  4. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:

  1. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
  2. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
  3. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
  4. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota.

(6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:

  1. penyusunan notulen rapat;
  2. penyusunan berita acara;
  3. format berita acara;
  4. penandatanganan berita acara; dan
  5. penyampaian berita acara.
Tugas Dan Fungsi BPD

TUGAS

  1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
  3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
  4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
  5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  6. Menyusun tata tertib BPD.

FUNGSI

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Hak BPD

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  2. Menyatakan pendapat atas   penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kewajiban BPD

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik   Indonesia   Tahun   1945,   serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  2. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  3. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
Facebook Comments